Narasifakta.id - Soppeng - Aparat Penegak Hukum (APH) mulai mendapat perhatian publik terkait delapan sekitar proyek P3A tahun 2024 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret dari pihak APH meskipun sejumlah indikasi ketidakberesan mulai mencuat.
Menurut sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan, proyek-proyek ini seharusnya mendapat perhatian prioritas mengingat dampaknya terhadap keberlanjutan sistem irigasi dan kesejahteraan masyarakat.
”Ada indikasi kuat bahwa beberapa pelaksanaan proyek ini melibatkan penyimpangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. APH harus lebih sigap menangani dugaan ini. Kenapa belum ada langkah yang terlihat?” ujarnya, Minggu (17/11).
Ia menilai lambannya respons APH dapat memunculkan dugaan adanya pembiaran.
”Masyarakat mulai mempertanyakan peran APH. Jika mereka tidak segera bertindak, siapa yang akan memastikan proyek-proyek ini berjalan sesuai aturan? Jangan sampai ada penyimpangan yang berdampak pada dana publik,” ungkapnya.
Hingga kini, APH setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini, meskipun desakan dari masyarakat terus menguat.
Beberapa pihak menduga lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut dapat berpotensi memicu kerugian besar bagi pemerintah dan masyarakat di Soppeng.(**)
